Harga BBM Naik Jokowi-JK Akan Berikan Bantuan Langsung Tunai

Harga BBM Naik Jokowi-JK Akan Berikan Bantuan Langsung Tunai
Harga BBM Naik Jokowi-JK Akan Berikan Bantuan Langsung Tunai

Garuda News – Gebrakan Tim transisi presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang di nilai  menjiplak program presiden lama Susilo Bambang Yudhoyono. Tim transisi tengah mendesain program-program dan kompensasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Antara lain, memberikan bantuan langsung seperti yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Apabila nanti kalau harga (BBM) jadi dinaikkan bagaimana shortterm-nya? Kami Tim transisi sudah  mempersiapkan program komprehensif, untuk sasaran subsidi yang tepat untuk rakyat mulai dari pendidikan, kesehatan, menciptakan lapangan kerja selama 6 bulan setelah BBM dinaikkan," Ujar Tegas anggota tim transisi bidang ekonomi Jokowi-JK, Wijayanto Samirin dalam diskusi bertajuk 'Subsidi BBM: Solusi atau Masalah?' di Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Tetapi yang membedakan program tim transisi Jokowi-JK dengan program bantuan BLT nya punya Bapak SBY. Tim transisi kemudian akan ada Bantuan cash tetapi bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai), tapi insentif. Itu akan dikemas tidak untuk konsumsi, tapi digunakan untuk mendorong aktivitas produksi," kata Tim Transisi. Wijayanto Samirin juga mengatakan, tim sedang mempersiapkan program agar kemiskinan tidak melejit dan inflasi juga terkendali meskipun nantinya Jokowi akan menaikan harga BBM. Program tersebut masih sebatas opsi-opsi, namun akan dipilih oleh Jokowi-JK dan bakal dipaparkan ke publik.

Wijayanto Samirin mengatakan, tim tengah menghitung berapa kenaikan harga yang tidak memberatkan masyarakat mulai dari rentang Rp 5.000 hingga Rp 3.000 per liter. Akibat kenaikan tersebut, angka inflasi diperkirakan bertambah antara 0,72 persen hingga 4 persen, tergantung besaran kenaikan dan timing. Selain perhitungan waktu, dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan diakuinya masih dikaji. Wijayanto Samirin mengatakan "kapan BBM itu dinaikkan, itu bukan keputusan ekonomi, tapi keputusan politis,"